PERAN KPID-SU MENYONGSONG PILGUBSU 2013

Suksesi kepemimpinan Gubernur Propinsi Sumatera Utara (Gubsu) tinggal menunggu waktu, sedari awal telah banyak wacana yang berkembang ditingkatan elite politik, akademisi hingga masyarakat umum yang membahas calon kuat Gubsu periode mendatang. Bahkan indikasi terjadnya “curi start” kampanye telah mulai banyak dilakukan, mulai dari pemasangan iklan bilboard, penempelan stiker hingga bagi air mineral pada hajatan umum. Padahal mereka belum menjadi calon gubernur namun hanya bakal calon gubernur karena belum disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara.

Media massa khususnya media elektronik seperti stasiun radio dan stasiun televisi juga tidak ketinggalan, sebagai ruang publik (public sphere) memuat dan menyiarkan berbagai realitas yang terjadi di lapangan. Mulai peristiwa dukungan sekelompok massa pada salah satu calon yang “dielus” hingga profil calon Gubsu, dari track record hingga aktifitas kesehariannya.

 

Apalagi dengan iklim reformasi saat ini. Jelas jauh berbeda dengan cara kerja media massa pada masa orde baru. Dominasi salah satu kelompok pada media tidak akan pernah terjadi lagi, kecuali jika memang ada kepentingan antara pemilik media dengan pihak yang didukungnya. Walaupun begitu, tetap bahwa tanggung jawab moral dan kepentingan publik diatas segala-galanya.

Fenomena “musiman” dengan banyaknya media massa yang sibuk mewacanakan suksesi Gubsu ini, mau tidak mau sepertinya akan  membuat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID-SU) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah lewat berbagai produk undang-undangnya,  dituntut mampu menjadi “wasit” yang adil dan bijaksana. Khususnya dalam mengawasi berbagai aktivitas media massa berbasis elektronik (Radio&TV) yang berada di wilayah kerjanya sebagai konsekuensi logis dari proses pemilihan Gubsu. Selain itu, koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  Sumatera Utara tampaknya perlu dijabarkan, khususnya mengenai regulasi media massa yang ikut menyemarakkan hajatan politik ini.

 

Tarik menarik kepentingan antara tim sukses calon Gubsu dengan media massa, bukan tidak mungkin bisa terjadi. Hal tersebut dapat menyentuh pada bagian di mana keberimbangan porsi/jatah antara salah satu calon Gubsu dengan yang lainnya dapat timpang. Sehingga dapat merugikan kandidiat yang lainnya.

 

Selain itu, media elektronik memiliki kekuatan dalam membuat citra (image) pada seseorang. Televisi misalnya lewat produk beritanya mampu mengangkat dan menjatuhkan popularitas politikus dalam sekejap, sekaligus mengerahkan dukungan rakyat untuk bersikap positif ataupun negatif. Telah banyak fakta yang membuktikan “keperkasaan” televisi dalam hal ini, Garin Nugroho(2004) sendiri menuliskannya sebagai berikut :

“Televisi tidak saja menjadi medium diplomasi, tetapi pada peran selanjutnya, ia mampu menjadi medium pengadilan politik, sekaligus ia bisa menjadi pembunuh dan pelemahan karakter tokoh politik, serta indikator merosot atau naiknya kepopuleran  tokoh-tokoh politik Indonesia”

 

Pendapat dari Garin tersebut bukanlah sebuah pendapat yang serampangan. Apalagi jika kita menyandingkannya dengan pendapat yang sedikit ‘naif’ dari J,H. Altschull (1995) yang ia dapatkan dari berbagai penelitiannya mengenai kerja media massa. Dia menyatakan ada 7 elemen penting dalam hubungan media massa dengan dinamika politik. Namun, pada tulisan ini penulis menyajikan 4 elemen yang berhubungan dengan tulisan ini :

 

  1. Dalam semua sistem pers, media berita mewakili pihak yang menjalankan kekuasaan, politik dan ekonomi. Media massa bukanlah aktor independen, meski mereka mempunyai potensi menjalankan kekuasaan independen.
  2. Isi berita selalu menunjukkan kepentingan dari orang yang membiayai pers.
  3. Dalam praktiknya, pers selalu berbeda dengan teori.
  4. Semua sistem pers didasarkan pada kepercayan ekspresi bebas, walaupun ekspresi bebas tersebut didefinisikan secara berbeda.

 

Untuk meperdalam pemahaman  mengenai hubungan media dengan pihak lainnya khususnya pada dinamika politik, dapat merujuk pada teori ruang redaksi media oleh Pamela Shoemaker dan Stephen Resse, dimana mereka menyatakan ada lima faktor yang mempengaruhi media termasuk produk jurnalistiknya yakni ; (1) sikap dan orientasi para pekerja media; (2) pola kepemilikan baik yang ada di dalam maupun di luar institusinya.; (3) lingkungan ekonomi  yang ada; (4) pemasang iklan; dan (5) ideologi.

 

Dari kelima level ini, bukan tidak mungkin bahwa masalah pemberitaan mengenai pra pemilihan langsung Gubsu hingga pasca pemilihan langsung Gubsu dapat runyam. Kesadaran pemilik media dituntut untuk mampu peka dan berusaha objektif serta berimbang dalam meliput semua aktifitas di pemilihan langsung Gubsu, tanpa ada pihak yang dirugikan.

 

Tentu saja, KPID-SU akan menerima tugas berat untuk merumuskan sebuah regulasi yang bukan tidak hanya memberikan batasan tertentu tentang mekanisme peliputan dan porsi peliputan setiap Cagub. Namun juga mampu memberikan kontribusi pendidikan politik pada masyarakat lewat produk jurnalistik mereka serta ikut membantu kerja KPUD SU dalam menyukseskan Pilkadasung Gubsu 2013. Semoga.

Oleh: Febry Ichwan Butsi, S.Sos, MA*

*Penulis adalah Dosen Yayasan UMN-AW


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: