Mengapa Perlu Penelitian Media

oleh: Febry Ichwan Butsi

Pers dengan produk jurnalistiknya harus dipahami memiliki kekuatan penyeimbang bahkan bisa jadi perusak keseimbangan tatanan masyarakat dan negara. Lazimnya sebuah konfigurasi dalam sistem politik demokrasi, media ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Adalah Edmund Burke (1729-1794), politikus besar dari Inggris pernah berujar:

 

Ada tiga lembaga di parlemen, tetapi di serambi wartawan duduklah lembaga keempat wartawan (reporters gallery) yang jauh lebih penting daripada mereka.”

Dari pernyataan Burke itu jelas difahami bahwa pers memang memiliki kekuatan dan pra syarat berlangsungnya demokrasi. Berbicara kekuatan pers memang bukan hal yang baru, pasalnya Napoleon Bonaparte juga pernah ketar-ketir menghadapi media yang mengobarkan perlawanan atas kebijakan yang dia buat, hingga-hingga sang otoriter bertubuh pendek itu berujar “aku lebih takut pada 1 surat kabar yang menulis kritikan dibandingkan 1000 serdadu dengan senapan terhunus bayonet.”

Beberapa alasan pentingnya meneliti dan mengkritisi media bisa dijabarkan sebagai berikut:

  1. Kekuatan Media

Media memiliki kekuatan yang sangat besar mempengaruhi pemikiran dan pemahaman masyarakat, dari aspek kognitif, afektif dan behavorial.

  1. Kebanyakan Media adalah Representasi Bisnis

Berbisnis media berarti menanamkan modal sebanyak-banyaknya dan berharap menda-patkan keuntungan sebanyaknya. Terutama media yang baru baik cetak atau elektronik yang masih mencari ruang lapang dalam kesesakan bisnis media saat ini. Banyak mereka melakukan jalan pintas dalam mengambil hati (baca: keuntungan) publiknya mulai dari berita yang sensasi sampai melabrak membabi buta pakem yang ada.

  1. Media punya kekurangan

Media dioperasikan manusia, fakta ini tak terbantahkan bahwa manusia merupakan pihak sentral dalam media. Walaupun media memiliki kode etik, SOP bahkan standar sendiri, tetap saja manusia penuh dengan subjektifitas dan penilaian tertentu tentang dunia yang kompleks ini.

  1. Hukum dan Undang-Undang

Keluarnya undang-undang No./199 tentang pers dan undang-undang 32/2002 merupakan salah satu pedoman dalam mengawal media dan mencermati segala sesuatu yang diproduksi media. Belum lagi dengan beberapa organisasi wartawan sebut saja PWI hingga AJI semuanya memiliki standar profesionalitas wartawan. Standar tersebut bisa dipakai sebagai pembenar untuk pengawalan kepada media.

 

Media wajar untuk dikawal, apalagi merujuk pada pernyataan Burke tadi, bahwa media adalah elemen demokrasi maka perlakuan kepada media harus seperti mekanisme demokrasi. Ada kesetaraan pengawasan secara timbal balik antar elemen demokrasi, dan masyarakat memiliki alasan untuk melakukan pengawasan kepada elemen demokrasi tersebut.

Sebagaimana yang dicetuskan oleh Jhon Emerich Edward Dalberg Dalton (1834-1902), “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Nah, konteks media yang memiliki berbagai kekuatan tersebut selayaknya juga harus dikawal dan diawasi. Herbert Altschull (1995) dalam buku Agents of Power memandang bahwa media massa yang mandiri tidak pernah akan terwujud, karena media massa adalah alat pemegang kekuasan ekonomi, politik dan semua kekuatan sosial dalam sistem apapun. Pandangan Altsschull ini akhirnya melahirkan sebuah tesis baru dalam bagaimana memandang media. Tesis tersebut dirangkum Altschull dalam 6 poin, yaitu:

 

  1. Dalam semua sistem pers, media mewakili pihak yang menjalankan kekuasaan politik dan ekonomi.
  2. Isi berita selalu menunjukkan kepentingan dari orang yang membiayai media.
  3. Semua sistem pers didasarkan pada kepercayaan ekspresi yang bebas, walaupun kata “bebas” tersebut didefinisikan secara berbeda
  4. Masing-masing model sistem pers menganggap pers model lain adalah menyimpang
  5. Sekolah-sekolah jurnalis mengedarkan ideologi dan sistem nilai masyarakat dimana mereka berada.
  6. Dalam praktiknya pers selalu berbeda dengan teori.

 

Pandangan Altschull ini sedikit banyak memperkukuhkan pandangan bahwa media dan konstelasi kehidupan pers adalah ekosistem yang tidak bekerja dengan sendirinya. Sebuah jaringan kerja yang rumit bertalian dengan segala yang ada dalam kehidupan disekeliling media itu sendiri.

Kemawasan dalam memandang media sebagai institusi yang tidak bebas nilai, dalam arti memiliki tujuan tertentu dalam kerja profesionalnya. Segala bentuk kepentingan hingga ke nilai-nilai yang diusung media ini dapat ditelusuri dengan memakai Tiga Model Media, model yang dikembangkan oleh Wolfgang Donsbach (2010) ini memandang bahwa ada tiga model media yang lazim berlaku di dunia ini. Yaitu Tradisi Subjektif, Tradisi Pelayanan Publik dan Tradisi Komersil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

 

Tradisi Subjektif

 

 

Mendapatkan tujuan pribadi

Tradisi Pelayanan Publik

 

Menyediakan informasi yang valid

 

Tradisi Komersil

 

 

Memberikan apa yang masyarakat inginkan

Tujuan Aktualisasi diri Adaptasi seseorang tentang realitas dan fungsi masyarakat Kepentingan ekonomi dari pemilik media
Hubungan Dominan Jurnalis-Penguasa Media-Masyarakat Media-Pasar/ Shareholders
Nilai Dominan Subjektifitas/Kebe-basan berekspresi Objektifitas-Pluralitas Keuntungan/Nilai Shareholders
Kandungan Dominan Opini dulu baru fakta Fakta dahulu baru opini Apapun yang menjual
Peranan Wartawan Penulis individual Profesional Pekerja
Prototipe Jhon Milton Joseph Pulitzer Rupert Murdoch

Tabel 1.1: Tiga Model Media (diadaptasi dari Wolfgang Donsbach dalam Stuart Alan, 2010:41)

 

 

Dari tabel diatas, dapat dipahami bahwa tiga tipologi dari model media tersebut menguraikan secara gamblang bagaimana kedudukan institusi media dalam beberapa sudut pandang. Media di satu sisi bisa merupakan alat untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam mendukung kepentingan dirinya dalam kehidupan masyarakat. Baik kepentingan politik praktis atau kepentingan bisnisnya. Di satu sisi media memiliki pilihan membina hubungan dengan penguasa, masyarakat atau membina hubungan dengan kehendak pasar. Kandungan dari materi media pun beragam, media terkadang mendahulukan opini daripada data dan fakta. Adapula media yang mengutamakan data dan fakta daripada opini, sebagian media terkadang tidak ambil peduli antara fakta dan opini karena mereka hanya melihat apapun yang menjual itu lebih diutamakan.

Ketiga model jurnalisme yang dicetuskan Donsbach itu pada dasarnya bisa dipakai untuk melihat bagaimana konstelasi media di Indonesia saat ini. Koporasi bisnis media terkadang merupakan alat dari pemilik media untuk menjadi penyokong kebijakan dan pandangan politik yang dia buat atau bisa juga suatu media mengangkat suatu isu hanya karena pertimbangan bisnis belaka. Tanpa perlu menunjukkan media tersebut, saya yakin anda tahu dan mampu mengklasifiikasikan media yang ada di Indonesia dengan menggunakan model diatas.

Mengkritisi media merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan output terciptanya sebuah ekosistem demokratisasi yang berimbang. Dalam arti terciptanya sebuah situasi keseimbangan dan kesetaraan antara institusi sosial politik di suatu negara. Tanpa ada dominasi wacana oleh satu pihak ke atas pihak lainnya, kesetaraan menjadi hal yang paling didambakan. Kritisi ini harus disemai terus menerus, penguatan kapasitas kritisi dapat dimulai dari kampus hingga pelaku dari media itu sendiri.

Belajar dari Amerika Serikat, pada tahun 1960-an gairah mengkritisi media menjadi hal yang popular dikalangan akademisi dan pelaku media itu sendiri, diawali dengan terbitnya 2 jurnal yang memfokuskan pada kajian isi media yaitu The Montana Journalism Review dan The Colombia Journalism Review. Kemunculan dua penerbitan ini menginspirasi sekitar 40-an penerbitan yang mengkritisi isi media antara tahun 1960-1975. (William Hacten, 2005:52-53).

Pemikiran lainnya yang menggugah semua pihak untuk mengawal media ini juga terinspirasi pernyataan Jhonston (1979), yang mengatakan bahwa perkembangan media sangat pesat dan hal itu perlu diimbangi oleh kecerdasan masyarakat sebagai konsumen dari media itu sendiri. Beberapa alasan yang dikemukaan oleh Jhonston antara lain adalah: (a) Semakin banyak media besar dan berkuasa; (b) terlalu besar untuk dikontrol masyarakat yang sedikit; (c) Media banyak “mengakali” kandungan materi produknya; (d) terlalu banyak memasukkan gosip, seks dan kekerasan.

Membincangkan sejarah penelitian media sebenarnya memiliki garis lintasan waktu tertentu. Sebagai salah satu kajian yang mendapatkan dukungan penuh dari disiplin ilmu komunikasi (communication science) penelitian ke atas media ini juga memasukkan kaidah-kaidah penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi epistemologi, ontologi, metodologi, metode hingga elemen aksiologi.

 

Periode Normatif
Periode Komparasi  Global
Periode Sosiologis
Periode Empirik

 

Ilustrasi 1.2: Lintasan Periode Penelitian Media (modifikasi dari pemikiran Whal Jorgensen dan Hanitzch, 2010: 4-6)

 

 

Dari ilustrasi 1.2 dapat dilihat visualisasi trend penelitian media ini dari masa ke masa.  Dimulai dari periode Normatif, periode Empirik, periode Sosiologis dan yang terakhir saat ini adalah periode Komparasi Global. Untuk menjelaskan secara utuh trend yang berlaku dalam penelitian media ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

 

  1. Periode Normatif

Menurut Jorgensen dan Hanitzch, periode normatif ini bermula pada awal abad ke 20, dan banyak disemai oleh para sarjana dari Jerman, seperti Albert Schaffle, Karl Bucher, Ferdinand Tonnies hingga Max Weber. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Loffeholz (2008) tentang tradisi penelitian media ini menemukan bahwa Robert Eduard Prutz (1816-1872) seorang penulis dan sastrawan Jerman merupakan orang yang pertama meneliti dan mengkaji media (zeitungskunde), dimana hasil kajian Prutz ini dipublikasikannya dalam buku The History of German Journalism. Pada saat itu,  kajian empirik sangat mendominasi penelitian media, dimana titik perhatiannya memandang  bahwa jurnalisme merupakan kerja yang menuntut keahlian dalam mengarang. Selain itu kajian ini memandang bagaimana media massa harus memperhatikan konteks dari proses komunikasi yang berlaku dan pertimbangan politik yang mungkin terjadi dibandingkan dengan proses dan struktur dalam pembuatan berita.

  1. Periode Empirik

Pada periode yang bermula pada sekitar tahun 1950-an ini kebalikan dari linggkaran normatif. Kajian periode empirik lebih memperhatikan tentang proses dan struktur dalam pembuatan berita. Selain itu, fokus kajian lebih terkait pada masalah tentang khalayak dan efek media. Sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana Amerika Serikat semisal Paul Lazarsfeld, Carl Hovland, Kurt Lewin hingga Harold Laswell. Kajian mereka lebih didominasi dengan metode eksperimen dan survei dalam usaha memahami kerja media. Tidak dapat dipungkiri penggunaan metode eksperimen dan survei ini tidak terlepas dari induk disipin ilmu para sarjana tersebut yang datang dari disiplin ilmu psikologi, sosiologi dan ilmu politik. Teori dan konsep mereka tentang media didasari hasil penelitian mereka dan berdasarkan penelitian secara empirik. Sebut saja Gatekeeper Model (White, 1950), Teori Nilai Berita (Galtung dan ruge, 1965) hingga Teori Agenda Setting (McCombs dan Shaw, 1972). Jorgensen dan Hanitzsch melabeli lingkaran empirik ini sebagai ‘classic studies’. Walaupun labelisasi klasik melekat pada periode ini namun hasil pemikiran mereka telah menginspirasi bahkan mengubah cara pandang dalam studi media dimasa depan.

  1. Periode Sosiologis

Antara tahun 1970-1980-an dominasi perspektif sosiologi dalam studi media sangat besar. Fokusnya banyak membincangkan secara kritis tentang kaidah jurnalistik dan rutinitas yang melekat dalam organisasi kerja media, kerja wartawan dan ideologi serta budaya, komunitas penafsir dan konsep yang berhubungan dengan teks berita seperti framing. Selain itu fokus mereka sangat besar dalam memahami bahwa media adalah institusi yang bekerja dengan konstruksi dan juga memelihara ideologi dominan. Kajian media ini banyak didominasi penggunaan metodologi kualitatif seperti etnografi maupun analisis wacana. Tokoh yang mendiseminasikan pemikiran ini banyak disumbang Gaye Tuchman, Herbert Gans dan Peter Golding, pemikir dari kalangan cultural studies juga ikut andil seperti Stuart Hall, Jhon Hartley dan Barbie Zelizer.

  1. Periode Komparasi Global

Jorgensen dan Hanitzch menganggap bahwa pada permulaan 1990-an adalah periode komparasi global dalam studi media. Pertimbangannya adalah pandangan dunia yang menjadi seakan mengecil dan tanpa sempadan antara negara maupun jaringan media yang mendunia seperti yang dikatakan oleh Marshall McLuhan tentang Global Village. Selain itu, perubahan tatanan politik dan teknologi media menjadi pemicu meningkatnya tingkat komparasi atau perbandingan penelitian yang dilakukan berbagai pengkaji media di seluruh dunia. Para peneliti, pengkaji dan peminat studi media saling berbagi dan membandingkan hasil peneltian mereka, perkembangan media yang mendunia dengan jaringan yang merambat keseluruh penjuru juga membutuhkan studi oleh peneliti dalam konteks global serta kolaborasi peneliti.

 

Dari uraian yang disebutkan Jorgensen dan Hanzitch tersebut dapat dipahami bahwa rentang waktu dalam kajian media ini pada dasarnya mengikuti konteks atau situasi yang terjadi dimasa penelitian itu ada. Singkatnya, perkembangan yang dinamis secara dialektik mengikuti perkembangan penelitian media ini, trend isu dan kajian penelitian berubah dari masa ke masa, dalam arti semakin lama penelitian media ini semakin menukik pada permasalahan yang lebih spesifik dari waktu sebelumnya.

 

Daftar Bacaan

Berry, David (2008). Journalism, Ethic and Society. London, Ashgate.

Berger, A (1991). Media Analysis Techniques. Thousand Oaks California, Sage Publication.

Berelson B  (1971). Content Analysis in Communication Research. Hafner Publishing, New York.

Deacon. D. Pickering (1999). Researching  Communication: A Pratical Guide to Method  in Media and Cultural Analaysis. London, Arnold.

Donsbach, Wolfgang (2004) Psychology of News: Decisions Factors Behind Journalists’ Professional Behavior. Journalism Journal. ms: 132

Erianto (2001). Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.  Yogyakarta, LkiS.

———–., (2003). Analisis Framing:  Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta, LkiS.

Entman, Robert  (2006). Punctuating the Homogeneity of Institutionalized News: Abusing Prisoners at Abu Ghraib Versus Killing Civilians at Fallujah. Political Communication 23th ed, ms:, 215–224.

Entman, Robert (2005). Media and Democracy Without Party Competition. In J. S. Curran & M. Gurevitch (Eds.), Mass Communication and Society. 4th ed. Ms: 251–270.

Entman, Robert  (1993).  Framing: Toward Clarification Of A Fractured Paradigm.  Dalam, Journal of Communication. 43(4). Ms: 51–58.

Fairclough, Norman (1995a). Critical Discourse Analysis.  London, Longman.

Gamson, W.A. & Modigliani, A (1989). Media Discourse And Public Opinion On Nuclear Power: a Constructionist Approach. American Journal of Sociology. Ms: 321-323.

Gamson, W.A. and A. Modigliani (1987). The Changing Culture of Affirmative Action.  Research in Political Sociology, ms: 137–77.

Hertog, James K. and McLeod, Douglas (2001)  “A Multiperspectival Approach to Framing Analysis: A Field Guide” dalam Resse. Stephen D. (e.d). (2001). Framing Public Life.  New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc Publishers..

Jorgensen, Karl Wahl and  Hanitzsch, Thomas (2009). Handbook of Journalism Studies, New York,  Routledge.

Pape, Susan and Featherstone, Sue (2005). Newspaper Journalism a Practical Introduction. Thousand Oaks California, Sage Publication.

Pan, Z. and G.M. Kosicki (1993). Framing Analysis: An Approach  to News


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: